Berita Terkini

KPU LAMONGAN TURUN KE LAPANGAN LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAKAN COKLIT

KPU Lamongan Senin, (12/02/2018) melakukan monitoring dan supervisi kerja Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) di dua belas Kecamatan secara serentak. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh lima Komisioner KPU Lamongan dan  para Kassubag.   Anggota KPU Lamongan, Nursalam mengatakan bahwa monitoring dan supervisi proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih bertujuan menyerap masalah yang dialami langsung oleh PPDP yang ada di lapangan. “Hari ini kami bagi tim untuk melihat langsung proses coklit yang dilakukan oleh PPDP dan menginventarisir semua masalah yang dihadapi oleh PPDP saat melakukan coklit di rumah warga serta,” ujarnya. Lebih lanjut ia memaparkan, sejumlah permasalahan coklit oleh PPDP adalah waktu coklit yang mana terdapat beberapa rumah yang kosong. Di samping itu, banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.   ”Kegiatan monitoring dan evaluasi menunjukkan kinerja yang baik dari para petugas PPDP. Terlebih keaktifan petugas PPDP untuk bertanya kepada komisioner dalam menentukan status para calon pemilih yang data KTP dan KK nya tidak sama, KPU hanya memastikan PPDP bekerja dengan baik, secara keseluruhan mereka (PPDP, red) sudah bekerja dengan sangat baik,” ungkapnya. Pak Nur, sapaan akrabnya menyampaikan bahwa KPU hanya membantu mencarikan solusi apabila muncul persoalan di lapangan yang sekiranya berkaitan dengan kebijakan lembaga. Termasuk adanya temuan bahwa masih banyak warga yang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya belum KTP elektronik. (ain)

PASTIKAN DAFTAR PEMILIH VALID, KPU LAMONGAN TURUN KE LAPANGAN LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI COKLIT

Persiapkan data pemilih dengan valid, KPU Lamongan lakukan monitoring dan supervisi kerja Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) di dua belas Kecamatan secara serentak. Kegiatan ini dilakukan langsung oleh lima Komisioner KPU Lamongan dan  para Kassubag. Anggota KPU Lamongan MH.Fatkhur Rohman yang juga Divisi SDM dan Parmas bersama.Kasubbag Teknis dan Hupmas Awinoto melakukan monitoring dan supervisi proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih bertujuan menyerap informasi hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP yang ada di lapangan. Hari ini kami bersama PPK, PPS dan PPDP dikecamatan Sekaran, Maduran Laren untuk melihat langsung proses coklit yang dilakukan oleh PPDP dan menginventarisir semua masalah yang dihadapi oleh PPDP saat melakukan coklit di rumah warga. Kami juga lakukan pengecekan buku kerja PPDP dan PPS. Panwas Kecamatan, PPS dan PPL juga hadir melihat langsung hasil kinerja PPDP. Alhamdulilah PPDP bekerja dengan baik, pungkas Fatur. Ia menambahkan, kegiatan monitoring dan evaluasi menunjukkan kinerja yang baik dari para petugas PPDP. KPU hanya memastikan PPDP bekerja dengan baik, secara keseluruhan mereka (PPDP, red) sudah bekerja dengan sangat baik, ungkapnya. Kegiatan ini diteruskan dengan monitoring beberapa rumah warga yang telah di coklit oleh PPDP dan yang belum./ftr

KPU LAMONGAN LAKSANAKAN UJI PUBLIK USULAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPRD DALAM PEMILU 2019

KPU Lamongan laksanakan uji publik usulan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD di Daerah Pemilihan Kabupaten Lamongan. Kegiatan uji publik terkait penataan daerah pemilihan ini merupakan bagian untuk menyampaikan informasi aktual terkait regulasi pelaksanaan tahapan dan mekanisme penetapan dapil serta alokasi penyusunan kursi anggota DPRD pada Pemilu 2019 yang akan datang. Pelaksanaan uji publik penataan dapil ini dilaksanakan, Jum’at 9 Februari 2018 di Hall Grand Mahkota Hotel, Lamongan. Dihadiri oleh Komisioner KPU Lamongan, Ketua dan Anggota Panwas, Sejumlah pejabat OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pimpinan/anggota Parpol, Pers dan Tokoh Masyarakat. Ketua KPU Kabupaten Lamongan, Imam Ghozali memaparkan bahwa uji publik dilaksanakan, bukan untuk kepentingan kita masing-masing namun kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Ia berharap kepada seluruh peserta agar dapat berpartisipasi secara aktif, dalam diskusi uji publik dan penataan dapil pemilu 2019 yang akan datang. Dimana hasil dari diskusi terkait penataan dapil didaerah ini akan disampaikan ke KPU RI melalui KPU Jatim untuk kemudian ditetapkan daerah pemilihan di Kabupaten Lamongan. “Kita harapkan tercipta suatu pemahaman yang utuh terkait proses penyusunan penataan dapil dan mekanisme penghitungan alokasi kursi per dapil,” pungkas Ketua KPU Lamongan ini. Sejumlah opsi terkait penataan dapil sebelumnya telah dimunculkan demi pemenuhan keterwakilan masyarakat Lamongan diwilayah masing-masing, yakni dengan usulan 5 Dapil, 6 Dapil dan 7 Dapil. Dalam penjajakan pendapat tersebut, Partai Golkar dan PSI mengusulkan 6 Dapil, Sementara itu Partai Demokrat, GERINDRA, PDI Perjuangan, PAN, HANURA, PBB, BERKARYA, GARUDA megusulkan 7 Dapil. Untuk PKS, NASDEM, PPP, PKB, serta PERINDRO mengusulkan tetap 5 Dapil seperti Pemilu sebelumnya dengan usulan ada perubahan di beberapa Kecamatan per dapilnya. Forum kajian uji publik ini berjalan dengan interaktif dan banyaknya sumbangsih pemikiran dari masing-masing peserta. Usai kegiatan diteruskan dengan acara ramah tamah. (ain/ftr)

PERSIAPKAN KAMPANYE PILGUB JATIM, KPU PROPINSI LAKUKAN BIMBINGAN TEKNIS DIVISI SDM DAN PARMAS SERTA KASUBBAG

Tinggal menghitung beberapa waktu lagi tahapan kampanye akan digelar pada Pilgub Jatim 2018. Masa kampanye selama 129 hari untuk masing-masing Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tentunya dipersiapkan secara matang oleh KPU Provinsi Jatim, KPU Kabupaten dan Kota sejawa timur. Langkah untuk menghadirkan anggota Divisi SDM dan Parmas bersama Kasubbag Teknis dalam Bimtek Kampanye kali ini diharapkan untuk mempersiapkan masa kampanye dengan sebaik-baiknya. Gogot Cahyo Baskoro anggota KPU Propinsi Jatim memaparkan secara lugas tentang alat peraga kampanye berupa baliho, umbul” dan spanduk yang nantinya dimasing-masing kabupaten dan kota harus terpenuhi untuk masing-masing paslon. Bahan kampanye, iklan kampanye serta rapat umum juga sudah dipersiapkan secara matang guna suksesnya pilgub jatim tahun 2018 ini. Gogot juga menyampaikan tentang tahapan penetapan dan pengundian nomor urut serta desain acara deklarasi damai yang akan digelar KPU Propinsi Jatim mendatang. Hadir dalam Bimtek yang digelar di Kota Batu ini MH.Fatkhur Rohman Divisi SDM dan Parmas bersama Awinoto selaku Kasubbag Hupmas KPU Kabupaten Lamongan.Kegiatan bimtek ini juga dilakukan koordinasi dan pemaparan dari peserta bimtek terhadap kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilgub Jatim 2018. Kedepan, Kami akan lakukan koordinasi dengan lembaga terkait, instansibpemerintah, panwaslu dan serta masing-masing tim kampanye yang ada di Kabupaten Lamongan guna persiapan tahapan kampanye agar berjalan dengan baik, tutur Fatur sapaan akrab anggota KPU Kabupaten Lamongan ini./ftr

BAWASLU JATIM SAMPAIKAN PENGAWASAN KAMPANYE DALAM BIMTEK KAMPANYE PILGUB JATIM OLEH KPU PROPINS

Bimbingan Teknis yang digelar oleh KPU Propinsi Jatim dalam Kampanye Pilgub Jatim yang sebentar lagi sudah memasuki tahapannya. Anggota KPU Kabupaten dan Kota Divisi SDM dan Parmas serta Kasubbag Teknis dan Hupmas dihadirkan dalam Bimtek yang dilangsungkan di Kota Batu sejak kemarin.   Acara yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Propinsi Jatim Eko Sasmito diteruskan dengan orientasi umum tentang penyelanggaraan kampanye yang akan digelar tanggal 15 Februari sampai 23 Juni 2018 mendatang. Waktu kampanye 129 hari yang akan dilaksanakan oleh paslon gubernur dan wakil gubernur jatim mendatang harus kita persiapkan secara matang baik untuk APK dan APS sera Bahan Kampanyenya, soliditas dan integrit as harus selalu kita jaga pungkasnya.Dalam Bimtek ini dihadirkan Anggota Bawaslu Jatim Totok Harianto yang merupakan divisi hukum, pelanggaran dan  penindakan yang menyampaikan secara lugas materi tentang pengawasan kampanye. Totok juga menyampaikan tentang penetapan jadwal kampanye, APK, APS, BK dan juga tentang LADK. Yang menarik juga tentang pengawasan medsos resmi dari masing-masing tim kamapanye serta penindakannya jika ada pelanggaran. Selain Totok juga hadir Roni Faslah yang merupakan Kanit Unit I cyber Polda Jatim yang menjelaskan tentang penanganan pelanggaran, kampanye media elektronik di Pilgub Jatim 2018. Pemaparan tentang UU ITE juga disinggung oleh pria asal Kediri ini. Muatan yang melangar kesusilaan, muatan perjudian dan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik juga disampaikan secara gamblang oleh Roni Faslah./ftr

PPK SARIREJO GELAR KEGIATAN MONITORING PPDP

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sarirejo melaksanakan kegiatan monitoring PPDP dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Tambakmenjangan, dan diselenggarakan di Desa Tambakmenjangan. PPK meberikan kesempatan kepada petugas PPDP untuk menyampaikan kendala yang di jumpai pada saat pencoklitan, kemudian meminta petugas PPDP Ds. tambakmenjangan, yang di wakili oleh Abdul Karim untuk melakukan coklit terhadap 3-5 keluarga sebagai sampling. Namun sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, berbagai keluhan yang di sampaikan kepada PPK sarirejo terkait pelaksanaat coklit tahap pertama, kendala yang banyak dijumpai adalah keluarga yg rumahnya kosong lantaran penghuninya merantau keluar kota/jawa, sehingga PPDP tidak bisa mencoklit rumah tersebut. Menanggapi masalah tersebut, PPK Kecamatan Sarirejo Div. Partisipasi masyarakat & sosialisasi, Khoiron Ma’hadi memaparkan warga yang tidak bisa ditemui saat dilakukan coklit, petugas PPDP akan berlanjut ke rumah berikutnya. “Pada hari berikutnya tetap akan dilakukan kunjungan dan coklit kembali terhadap rumah yang kosong tersebut, ‘’ tambahnya. Dwi iryono, anggota PPS tambakmenjangan menyarankan kepada petugas PPDP TPS 2 untuk melakukan coklit keluarga Syaiful Nazik, dalam coklit tersebut ada temuan bahwa Aminatus Sholihah, istri dari Syaiful Nazik selama berdomisili di Tambakmenjangan dari tahun 2007-2017 tidak pernah mendapat undangan pemilu.   Ketua PPK Sarirejo, Zainul Mustofa menegaskan, setelah dilakukan coklit, Aminatus Sholihah akan menerima form A-1-KWK yang tertandatangani oleh petugas PPDP. ‘’Selanjutnya yang bersangkutan akan mendapatkan hak untuk mencoblos dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang, ‘’terangnya. Aminatus sholihah mengaku sangat berterimakasih karena adanya Coklit, sehingga pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang dirinya bisa mendapatkan hak untuk ikut berpartisipasi memilih. Ketua PPS, Imron Rosidi menyampaikan bahwa PPS dengan PPDP tambakmenjangan selalu bersinergi untuk menentukan pemilih yang berkualitas. ‘’Supaya menghasilkan daftar pemilih yang akurat, kegiatan door to door coklit berbasis keluarga adalah langkah strategis, ” terangnya. (ain/ftr)