Berita Terkini

Lamongan, Bertempat di Hotel Mahkota tanggal  23 Desember 2017 Panwaslu Kabupaten Lamongan mengadan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu, dalam rangka pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019, kegiatan yg di hadiri, perwakilan organisasi masyarakat se Lamongan, Mahasiswa, anggota Panwaslu, awak media dan ketua KPU Kabupaten Lamongan, Kegiatan ini d buka oleh ketua panwaslu kab lamongan TONI WIJAYA, dalam sambutanya beliau menyapaikan bahwa Panwaslu tidak bisa bekerja sendiri, berlu keikut sertaan masyrakat dalam prose pengawasan pengawasan pemilu ini  “panwaslu tidak bisa bekerja sendiri, perlu saran, perlu masukan dan kritikan juga dari masyarakat” punkasnya. Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Lamongan memparkan materi tentang tahapan pemilu tahun 2019, yang di sampaikan oleh  ketua KPU Kabupaten Lamongan IMAM GHOZALI, dalam tahapan pemilu tahun 2019 ini, banyak tahapan yang beririsan dengan tahapan Pilgub Jatim 2018, “tahapan pemilu beririsan antara pilgub 2018 dengan pemilu 2019” pungkas IMAM GHOZALI dalam kegiatan tersebut./mke

Sosialisasi tentang penyusunan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Lamongan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lamongan pagi tadi. Kegiatan yang mengundang unsur Pemkab, Panwaslu, Partai Politik, Wartawan, dan Ormas ini berjalan dengan antusiasnya. Pembukaan kegiatan dilaksanakan oleh Dewi Maslahatul Ummah yang mewakili Ketua KPU Kabupaten Lamongan Imam Ghozali yang sedang dinas luar karena ada kegiatan Rapat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Kabupaten Pasuruan. Dewi menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang krusial karena tentang sosialisasi yang dibingkai dalam rapat kerja penyusunan penataan dapil, selain itu juga tentunya tentang alokasi kursi DPRD Lamongan dalam pemilu 2019 mendatang. Dalam kegiatan ini dipaparkan tentang alur dan prinsip serta unsur dalam penataan dapil. Selain itu juga tentunya dalam masa uji publik yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Partai Politik, Panwaslu dan Pemangku Kepentingan lainnya. Nursalam yang merupakan Divisi Teknis mengupas tuntas simulasi pemetaan dapil dari 5 dapil, 6 dapil dan 7 dapil. Selain itu juga Nursalam menjelaskan perolehan dan alokasi kursi DPRD Lamongan dengan penghitungan hasil suara dengan menggunakan metode quota hare ke sistem perhitungan sainte lague. Dalam forum penyampaian materi dan tanyajawab ini dimoderatori oleh MH.Fatkhur Rohman Divisi SDM dan Parmas. Tanyajawabpun berjalan dengan cermatnya, terbukti dengan banyaknya pemaparan dan pertanyaan antara lain Nukman selaku pengurus lembaga LP3M Lamongan, disusul pemaparan dan pertannyaan dari Sa’im Sekretaris PDI Perjuangan, selain itu juga diteruskan oleh Hafidz dari Partai Gerindra dan Adib Wijaya dari Partai Golkar. Pertanyaan seputar kajian teoritik normatif dijawab oleh Nursalam yang memaparkan harapan kedepannya uji publik tentang penyusunan dan penataan dapil harus kita optimalkan bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur. Berikutnya dari Dimyati yang merupakan Sekretaris Partai NASDEM dan di susul oleh M.Syukrillah dari DPC PKB Lamongan yang sama-sama memberikan masukan bahwa ada unsur plus dan minus dalam perubahan dapil dan juga harus mempertimbangkan unsur pertimbangan basis konstituen dan pemilih bagi basis dukungan parpol. Uji publik nantinya didorong agar ada kajian dari masing-masing partai di Lamongan untuk memberikan sikap bersama bagaimana desain penyusunan dan penataan dapil di Kabupaten Lamongan agar berjalan dengan optimal. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah./ftr

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim), melaksanakan Rapat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kegiatan yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Pasuruan, 20 – 21 Desember 2017 ini melibatkan 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Hari pertama, materi LAKIP yang dipaparkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jatim HM Eberta Kawima. kemudian, disambung dengan pengarahan materi yang disampaikan oleh Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim, Choirul Anam. pada hari kedua ini, materi yang paparkan  lebih spesifik mengenai evaluasi LAKIP yang akan disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jatim. Adapun materi yang disampaikan yakni mengenai Mekanisme Penyusunan dan Pelaporan LAKIP. Dalam Rapat ini KPU Kabupaten Lamongan diwakili oleh Imam Ghozali yang merupakan ketua KPU Kabupaten Lamongan dan Joko Saronto yang merupakan kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Lamongan, ketua KPU Kabupaten Lamongan Imam Ghozali menyatakan, “Kegiatan ini dimaksudkan sebagai evaluasi Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun 2017 untuk dijadikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kab/Kota” pungkasnya. 

Pagi ini sekitar pukul 09.30 wib di aula ruang kerja PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Brondong melakukan Sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pilgub Jatim 2018 dan Rapat Koordinasi yang melibatkan Muspika Kecamatan Brondong, Camat, Kapolsek dan Danramil. Selain muspika, PPK Brondong juga melibatkan Panwascam, Kades, PPS dan Sekretariat PPS sewilayah Kecamatan Brondong. SUJIONO yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Brondong menyampaikan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi tahapan Pilgub Jatim yang diteruskan dengan rapat koordinasi yang melibatkan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS untuk upaya optimalisasi tahapan dan persiapan pembentukan PPDP, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Selain itu pula PPK Brondong mengundang KPU Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini diwakili oleh Divisi SDM dan Parmas, MH.Fatakhur Rohman, pungkasnya. Setelah kegiatan pembukaan acara, diteruskan dengan penyampaian materi Sosialisasi oleh MH.FATKHUR ROHMAN yang merupakan Divisi SDM dan Parmas menyampaikan tentang teknis =sodialisasi dan optmalisasi peran PPDP. PPDP bukan hanya melakukan coklit terhadap pemilih, tetapi juga melakukan optimaliasi peran sosialisasi door to door untuk tahapan penyelenggaraan PILGUB JATIM 2018 mendatang. “Sebagai petugas penutakhiran data pemilih juga iya, sebagai media transformasi sosialisasi tentang Pilgub Jatim juga iya, agar informasi kepemiluan bisa berjalan secara optimal”, pungkas MH.FATKHUR ROHMAN Divisi SDM dan Parmas  KPU Kabupaten Lamongan

Daftar Pemilih merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelengaraan pemilihan, baik   pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Baik dan buruknya daftar pemilih akan memengaruahi baik buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu. Jika daftar pemilihnya tidak baik, dapat dipastikan proses dan hasil pemilih akan tidak baik. Sebaliknya dengan daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil peemilu akan menjadi lebih baik. Untuk membuat hasil yang lebih baik, maka KPU Provisi Jawa Timur mengadakan kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran daftar pemilih pemilahan gubernur dan wakil gubernur jawa timur tahun 2018. Dalam kegiatan yang bertempat di Sun City hotel Sidoarjo pada tanggal 18 – 19 Desember 2017 tersebut derdapat 3 perwakilan dari KPU Kabupaten Lamongan di antaranya adalah IMAM GHOZALI ketua KPU Kabupaten Lamongan, JOKO SURONTO Kasubbag program dan data KPU Kabupaten Lamongan serta BAGUS WIDYA S Operator Sidalih KPU Kabupaten Lamongan. “Kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas dan penyamaan pemahaman terkait tata cara pemutakhiran data pemilih” ujar  IMAM GHOZALI di selah kegiatan bimtek tersebut.mif

Sekitar pukul 10.30 wib diruang aula MEDIA CENTER Kantor KPU Kabupaten Lamongan yang terletak di Jalan Basuki Rahmad nomor 207 Lamongan ini dilakukan pengambilan nomor urut awal sampel acak sederhana kepada Partai PERINDO dan Partai PSI. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Lamongan IMAM GHOZALI. Dalam pengambilan nomer urut ini Partai PERINDO diwakili oleh ITA SITI MARIAM dan MANTI ALAMSYAH, sedangkan dari Partai PSI diwakili NURHUDA dan APRIYANTI NURLAILI untuk melakukan pengambil nomor urut sampel acak sederhana sesuai dengan PKPU 11 Tahun 2017 pasal 36. Kegiatan pengambilan nomor urut sampel acak sederhana tersebut juga di hadiri Ketua PANWASLU Kabupaten Lamongan TONY WIJAYA, beliau menyampaikan bahwa kita harus saling koordinasi tentang kesiapan teknis dilapangan, kegiatan verfak ini harus dilaksanakan sesuai aturan dan transparan. “Transformasi informasi ke publik harus secara terbuka dan berjalan dengan baik” pungkasnya./ftr