Berita Terkini

Menindakanjuti surat dari DPRD Kab. Lamongan No 170/309/413.050/2018 terkait permintaan Verifikasi persyaratan calon pergantian antar waktu (PAW). Hari ini (06/02/2018) KPU Lamongan serahkan hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu (PAW) tersebut.         Nama calon pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kab. Lamongan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, nama yang berhenti antar waktu adalah Drs. H. Muslihan dari Partai Kebangkitan bangsa daerah pemilihan IV empat dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, nama calon pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Lamongan dari Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan perolehan suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara sah, adalah Saudara Nurhasyim, S. IP yang mana menempati nomor urut 3 sehingga yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. Hal ini sudah  sesuai berdasarkan pada ketentuan pasal 220 ayat (1), (2), (3) dan ayat (5) Undang Undang nomor 8 tahun 2012 Jo Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemeritah Nomor 16 Tahun 2010 Jo Prturan KPU no 3 Tahun 2011. (ain)

KPU Kabupaten Lamongan gelar rapat koordinasi  persiapan rekapitulasi data pemilih Pilgub Jatim, bersama panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Kabupaten Lamongan, PPK yang diundang adalah Ketua dan divisi perencanaan dan data, Kegiatan dilakukan pada hari Minggu (04/3) bertempat di ruang rapat KPU Lamongan. Rapat koordinasi  tersebut digelar terkait persiapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan sinkronisasi data hasil pemutakhiran, kemudian dibuka oleh Ketua KPU Lamongan, Imam Ghozali.   Imam Ghozali memaparkan, pada (9-10/3/2018) pihaknya akan melakukan monitoring secara langsung pelaksanaan pleno terkait hasil pemutakhiran daftar pemilih. Meski secara teknis semuanya sudah selesai dan tidak ada kendala namun tetap memantau sejauh mana penyusunan daftar pemilihan secara manual. ”Kita meminta panitia penyelenggara Kecamatan (PPK) untuk membuat jadwal pleno tersebut,” katanya. Lebih lanjut ia memaparkan, dalam raker tersebut juga memberikan sosialisasi terkait sinkronisasi daftar pemilih antara yang manual dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Karena aplikasi ini akan digunakan sebagai pendukung kerja penyelenggara dalam menyusun, mengumumkan, dan memelihara data. “Ini sangatcrusial, jadi harus sama antara yang manual dengan di Sidalih, aplikasi Sidalih nantinya bisa diakses langsung oleh masyarakat untuk mengecek apakah namanya sudah terdaftar apa belum,“ tambahnya.(ain)

Bertempat di pendopo Kecamatan, Selasa (27/2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kalitengah Kabupaten Lamongan kembali menggelar rapat kerja. Raker bertujuan memberikan sosialisasi terkait teknis rekrutmen kembali PPK, PPS dan KPPS untuk penyelenggaraan pileg dan pilpres tahun 2019 sekaligus pembagian honor PPS bulan Januari. Sebelumnya, Kamis (22/2) di tempat yang  sama, PPK Kalitengah juga menggelar rapat koordinasi dengan seluruh PPS se-Kecamatan Kalitengah terkait agenda yang sama.  Acara  diselenggarakan pada malam hari dan dihadiri oleh ketua beserta anggota PPS se-Kecamatan Kalitengah.   Dalam sambutannya ketua PPK Kalitengah Suripto, menyampaikan terkait teknis pembentukan badan adhoc pada pemilu 2019. ‘’Terdapat dua opsi pembentukan badan adhoc dalam penyelenggaraan pemilu pileg dan pilpres 2019. Pertama: pola rekrutmen terbuka dan kedua pengangkatan kembali dengan evaluasi sebagaimana SK KPU 31 Tahun 2018. KPU Kabupaten Lamongan sudah menentukan opsi yang kedua yaitu pengangkatan kembali”, paparnya. Pada kesempatan yang sama, Gatot Sukamto selaku devisi parmas PPK Kalitengah juga menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat kembali sebagai penyelenggara pemilu 2019. Selain persyaratan administrasi, syarat khusus sebagaimana diatur di SK KPU 31 Tahun 2018, diantaranya tidak pernah menjabat dua kali periode. Sedangkan bagi PPS yang anggotanya terkena periodesasi diharapkan mencari pengganti dan berkoordinasi dengan lembaga pendidikan setempat. Suasana Raker diwarnai protes dan adu argumen. Ketua PPS Blajo, Munif terlihat beberapa kali mengajukan interupsi. Pasalnya dengan persyaratan periodesasi banyak anggota PPS dan KPPS yang tidak memenuhi persyaratan. Rapat kerja dan pembagian honor untuk PPS dan PPDP itu berlangsung di tengah hujan deras dan suara petir hingga menambah riuh suasana, beruntung tidak terjadi pemadaman listrik. Karena banyaknya pembahasan rapat berlangsung hingga pukul 23.30 wib. (ain)

KPU Provinsi Jatim menyiapkan perencanaan dan pengadaan perlengkapan dan penghitungan suara pilkada jatim 2018 dengan mengundang KPU Kabupaten dan Kota sejatim. Dalam kegiatan ini disampaikan secara gamblang tentang teknis pengadaan langsung, lelang umum atau biasa, lelang sederhana dan leleng cepat.   Dewinta Hayu Shinta yang merupakan divisi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Jatim bersama Eberta Kawima Sekretaris menjelaskan tentang alur pengadaan logistik pilkada serentak 2018. Selain itu juga disampaikan tentang pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye serta desain dari tim kampanye masing-masing paslon di pilgub jatim yang disampaikan oleh Gogot Cahyo Baskoro yang merupakan divisi SDM dan Parmas. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung hotel ayola Kota Mojokerto ini dilaksanakan pada hari selasa dan rabu tanggal 27 dan 28 Februari 2018. Pada sesi berikutnya juga disampaikan tentang teknis proteksi terhadap pengadaan barang yang harus sesuai dengan speknya. Hal-hal kaitannya tentang pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi juga disampaikan oleh tim pemateri dari Kejati Jawa Timur. Tanya jawab pun berlangsung dengan fokus dan konsen menunjukkan bahwa bimtek kali ini sangat penting karena tentang pengadaan barang, hps dan spek agar sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik, pungkas Chandra Danang Kasi Intel Kejati Jawa Timur./ftr

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 pada prosesnya menyisakan banyak kesan, salah satunya pada proses monitoring evaluasi kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tebluru Solokuro Lamongan. Kamis, 15 Februari 2018 bertempat di balai desa Tebluru, PPDP se-wilayah barat Kecamatan Solokuro yang terdiri dari Desa Tebluru, Dadapan, dan Sugihan berkumpul dan bersiap menjalani monitoring kinerja PPDP tahap III.   Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Desa Tebluru, Dadapan, dan Sugihan turut hadir dan mempersiapkan alat kerjanya untuk diperiksa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Solokuro. Tepat pukul 20:00 WIB Ketua PPK Kecamatan Solokuro, Fadlan tiba di balai desa Tebluru, namun beliau tidak datang sendirian. Fadlan secara mengejutkan tiba didampingi Ketua KPU Kabupaten Lamongan, Imam Ghozali. Tak hanya PPS, PPDP dari tiga desa juga terkejut dan deg-degan, namun juga senang karena Ketua KPU datang langsung memantau kinerja mereka dilapangan. Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU, Imam Ghozali  menyampaikan alur besar dan filosofi pencoklitan di periode ini, kawan-kawan PPDP pasti merasa capek dan lelah dalam melakukan pencoklitan, hal ini karena coklit PPDP kali ini berbeda dengan coklit yang dulu-dulu, pencoklitan kali ini berbasis identitas domisili untuk menghindari amburadulnya data pemilih serta kegandaan, disamping itu untuk memastikan seluruh penduduk yang telah memiliki hak pilih tercatat dengan baik dan data yang dihasilkan lebih valid, pesannya. Imam Ghozali juga mengajarkan bagaimana caranya menghitung rekapitulasi dan mengisi form excel dengan baik dan benar. Ia menandaskan “Menghitung jumlah rekapitulasi yang ada di lembar kontrol dan A3.KWK harus balance, mengisi formnya dari AA-KWK, AB-KWK hingga AC-KWK juga harus sesuai dengan yang ada di A3.KWK, yang nilai kebenarannya dapat ditelusuri jejaknya dari A-KWK, AA-KWK, dan lembar kontrol. Intinya semua harus balance.” Kata Ghozali -panggilan akrabnya- “Masalah pencoklitan, yang kita kedepankan adalah integritas, apa yang ada di stiker dan di A.1.-KWK yang dibagikan ke pemilih harus sesuai, baik jumlah maupun isinya. Sehingga hasilnya bisa sama.” lanjutnya. Ketua PPS Desa Tebluru yang sebagai tuan rumah, Ahsanul Kholiqin menyampaikan rasa senang dan bangga bisa didatangi langsung oleh Ketua KPU. “Kami merasa senang bisa didatangi dan dipantau langsung oleh KPU Kabupaten Lamongan dan menjadi kejutan yang luar biasa bagi kami karena ketua KPU Kabupaten Lamongan turun kebawah melihat kinerja kami, semoga ilmu yang diberikan oleh beliau bermanfaat  serta menjadikan Pilgub kali ini lebih berintegritas, khususnya di wilayah Solokuro.” Ucapnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PPK Kecamatan Solokuro, Fadlan menghimbau kepada seluruh PPS dan PPDP di wilayahnya untuk bisa berkonsultasi langsung kepada Ketua KPU atas masalah-masalah yang dihadapi saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. “Mumpung ada bapak Ketua KPU, silahkan bertanya langsung jika ada permasalahan, agar alur kinerja kita bisa sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga Pilgub Jatim 2018 nanti berkualitas, berintegritas dan sukses.” (Hendra HW/Fadlan)

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mantup melaksanakan sosialisasi berbasis komunitas bekerjasama dengan Pimpinan Anak Cabang (PAC)  Gerakan Pemuda (GP) Ansor, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 bertempat di Aula Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kedungbembem Kecamatan Mantup. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pengurus Ranting (PR) Nahdatul Ulama dan Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Mantup.     Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi ini adalah memberikan wawasan kepada para pemilih muda agar mereka lebih peduli terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Mengharapkan pemilih muda ini menjadi pemilih yang aktif dan cerdas dalam menetukan pilihannya. PPK Mantup berharap dengan diadakannya sosialisasi yang melibatkan warga berbasis komunitas ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 dan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.