Berita Terkini

kab-lamongan.kpu.go.id, Surabaya-KPU Kabupaten Lamongan yang diwakili oleh Operator SAIBA, Iwan Tri Prasetiyo dan Operator SIMAK BMN, Maya Putri mengikuti Pendampingan Penyusunan Lamporan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 di Aula Lt. 2 KPU Provinsi Jawa Timur, pada hari kamis(13/10/2022). Proses pendampingan dilakukan oleh Perwakilan KPU RI, Dwi Risma dan Amiro (Aklap SAI KPU RI). Dwi Risma menyatakan, Pengecekan keakuratan Neraca Keuangan dan Neraca Simak BMN pada Triwulan III adalah dasar penyusunan Laporan Keuangan Tribulan III yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, Dwi Risma dan Amiro (Aklap SAI KPU RI).Iwan Tri Prasetiyo, Operator SAIBA sekaligus Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik menjelaskan KPU Kabupaten Lamongan sudah rutin melaksanakan pelaporan keuangan yang akuntabel.

Surabaya, kab-lamongan.kpu.go.id KPU Kabupaten Lamongan Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik (Parpol) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada hari Kamis-Jum’at,(13-14/10/22). Rapat yang diselenggarakan di Surabaya itu dihadiri oleh Mahrus Ali, Ketua, Achmad Shohib, Divisi Teknis, Siswanto, Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Emi Setiawati, Kasubbag Teknis. Serta Anggota Bawaslu Lamongan, Amin Wahyudin, Divisi Penindakan dan Pelanggaran.  Idham Holik, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, memberikan penjelasan bahwa verifikasi faktual (verfak) kepengurusan oleh KPU Provinsi akan dilaksanakan pada 15-17 Oktober 2022. Serta untuk verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 21 hari, yakni 15 Oktober sampai 4 November 2022. Sehingga KPU Kabupaten Lamongan mematuhi proses verfak selama 21 hari, yaitu 15 Oktober sampai 4 November 2022. Tidak hanya itu, Materi juga dijelaskan oleh narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur yakni, Satriyo Pringgodigdo dan Ikhwanudin Alfianto.

Bojonegoro, kab-lamongan.kpu.go.id M Yasser, Sekretaris dan Okie Sidharta, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) menghadiri Sosialisasi Pelaksanaan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2022 di KPPN Bojonegoro pada Kamis (13/10/2022). Putut Suyoso, Kepala Kantor KPPN Bojonegoro, Menjelaskan proses pengelolaan dan tanggal penting Akhir Tahun Anggaran Mulai Oktober hingga Desember. Harapannya proses pengelolaan penerimaan dan pengeluaran ini tertib dan disiplin sehingga laporan keuangan akhir tahun dapat jelas dan akuntabel. KPU Kabupaten Lamongan dalam melakukan Pengelolaan Anggaran berada pada naungan Kantor KPPN Bojonegoro. Sehingga KPU Kabupaten Lamongan melakukan koordinasi dan konsultasi seputar pengelolaan anggaran dengan KPPN Kabupaten Bojonegoro. 

kab-lamongan.kpu.go.id, Lamongan-KPU Kabupaten Lamongan hadir dalam Rapat Koordinasi dan Persiapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Rakor yang mengundang 38 Kabupaten/Kota ini dilaksanakan di kantor KPU Kota Madiun, jalan Mobilisasi Pelajar Nomor 2 Kota Madiun pada Selasa-Rabu (11-12/10).  Dalam arahannya, Choirul Anam, menyampaikan rasa syukurnya bahwa proses vermin perbaikan tidak ada masalah dan berjalan lancar. Tidak hanya itu, undangan ini juga bertujuan melakukan mitigasi permasalahan verfak agar mampu memanage(mengelola) kegiatan verfak mulai dari sekarang. Sehingga verfak bisa berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Hadir sebagai peserta dari KPU Lamongan, Mahrus Ali, Ketua; Achmad Shohib, Divisi Teknis; Khoirul Anam, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM; M. Yasser; Sekretaris, Emi Setiawati; Kasubbag Tekmas dan Indra, Operator Sipol.  Susunan acara dalam kegiatan ini adalah Pembukaan, Sambutan dan Arahan dari Ketua dan Anggota KPU Jatim lalu dilanjutkan oleh Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan yang dibacakan oleh setiap KPU Kabupaten/Kota. Hadir juga Ruzmifarizal Rustam, Anggota Bawaslu Jatim. 

kab-lamongan.kpu.go.id, Lamongan-KPU Kabupaten Lamongan Gelar Rapat Koordinasi Verifikasi Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan mengundang beberapa Stakeholder, yaitu 6 Dinas atau Instansi terkait, 27 Camat dan 22 Partai politik. Rakor diselenggarakan di Aqiila Resto, Lamongan, pada Senin(10/10), membahas tahapan verifikasi selanjutnya, yaitu Verifikasi Faktual yang nantinya membutuhkan kerjasama stakeholder terkait agar berjalan dengan lancar.  Mahrus Ali, Ketua KPU Kabupaten Lamongan, menuturkan bahwa jika sesuai dengan aturan, Verifikasi Faktual akan dimulai pada tanggal 15 Oktober hingga 04 November. Pada verifikasi faktual, nantinya petugas dari KPU atau Verifikator mendatangi secara langsung ke Kantor Partai Politik Perwakilan Cabang Lamongan untuk verifikasi Kantor dan Kepengurusan. Setelah itu, Verifikator juga mendatangi rumah anggota partai politik dan mereka harus menunjukkan KTP dan KTA Partai Politik. Maka dari itu, KPU Kabupaten Lamongan meminta bantuan dan ijin dari Camat yang hadir untuk melakukan Verifikasi Faktual.

kab-lamongan.kpu.go.id, Lamongan-KPU Kabupaten Lamongan adakan Evaluasi Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024. Evaluasi ini diikuti oleh Jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan sebagai petugas verifikator. Hadir juga Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar memberikan sambutan dan review pelaksanaan Verifikasi Administrasi di Lamongan.  Mahrus Ali, Ketua KPU Kabupaten Lamongan, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran komisioner dan sekretariat yang bekerja optimal dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi. "Dalam proses vermin, tentunya ada hambatan dan kendala," jelas Mahrus Ali. Namun ia menyebutkan bahwa hambatan itu dapat terselesaikan dengan cepat karena secara simultan berkoordinasi dan berkonsultasi secara vertikal dengan KPU Jawa Timur. Miftahul Badar, Ketua Bawaslu Lamongan, juga menjelaskan bahwa Bawaslu saat ini berfokus pada mitigasi atau pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menjelaskan bahwa Pemilu 2024 akan berjalan lebih baik apabila semua pihak baik penyelenggara, peserta, dan masyarakat menggunakan 'mindset' gotong royong. Maksudnya adalah mengupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran pemilu.