Berita Terkini

Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

kab-lamongan.kpu.go.id Lamongan, KPU Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, pada hari selasa (27/06). Hadir dalam proses FGD yaitu Bawaslu, Stakeholder Terkait, Partai Politik, LSM atau Lembaga Pemerhati Pemilu. Dewi Mashlahatul Ummah, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dalam sambutannya, menerangkan bahwa FGD ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat mengenai Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara (red,Pungut hitung/ Tungsura). "Bagaimana kiranya pemilih bisa gampang menggunakan hak pilihnya, akan tertuang dalam PKPU Tungsura, silahkan semuanya bisa memberikan usulan,"terang Dewi. Selanjutnya proses diskusi dipimpin oleh Achmad Shohib, selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan. Shohib menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk membuat pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan aman dan nyaman. Shohib meminta masukkan dari stakeholder terkait penyelenggara dan lembaga pemerhati pemilu untuk dapat memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara.

Rapat Koordinasi Penanganan Potensi Sengketa Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024

kab-lamongan.kpu.go.id Lamongan, KPU Kabupaten Lamongan mnggelar Rapat Koordinasi Penanganan Potensi Sengketa Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari selasa (27/06), jam 09.00-11.00 WIB. Hadir sebagai peserta Rakor yaitu Divisi Hukum PPK Se-Kabupaten Lamongan. Dalam sambutannya, Khoirul Anam, Divisi Parmas, Sosdiklih dan SDM,menyampaikan bahwa Divisi Hukum berperan penting dalam proses tahapan pemilu yang terjadi di Kecamatan. Divisi hukum bertugas menyampaikan dan mendiskusikan regulasi terbaru terkait kepemiluan maupun sistematika Berita Acara pada kecamatan masing-masing. Setiap tahapan pemilu memiliki pijakan hukum berupa Undang-undang, Peraturan KPU, Keputusan dan seterusnya. Harapannya Divisi hukum dapat menjadi payung yang menaungi Divisi-Divisi di tingkat kecamatan terkait regulasi dalam menjalankan proses tahapan tingkat kecamatan. Selanjutnya materi mengenai potensi sengketa dalam tahapan pemilu disampaikan oleh Siswanto, Divisi Hukum. Siswanto menjelaskan bahwa saat ini tahapan masing berlangsung dan menjelaskan potensi sengketa kedepan pada tahapan pencalonan  hingga pemungutan suara.    

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

kab-lamongan.kpu.go.id Surabaya, KPU Kabupaten Lamongan hadir sebagai peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2024. Acara diselenggarakan di Surabaya pada hari senin hingga selasa besok (26-27/06). Hadir sebagai Peserta Rapat Pleno yaitu Dewi Mashlahatul Ummah, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Bagus Widya, Operator Sidalih.

Apel Pagi 26 Juni 2023

kab-lamongan.kpu.go.id Lamongan, Pagi ini (26/06), Emi Setiawati, Kasubbag Teknis dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat, bertugas menjadi pemimpin apel. Apel dimulai pada jam 08.00 WIB dan selesai pada jam 08.30 WIB. Peserta apel terdiri dari Kesekretariatan dan Mahasiswa magang. Dalam amanatnya, Emi Setiawati menyampaikan bahwa hari sabtu kemarin (red:24 juni) KPU Kabupaten Lamongan telah menyerahkan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Agenda selanjutnya adalah Perbaikan Data dan Verifikasi Administrasi Perbaikan. Emi menginstruksikan agar Sekretariat tetap solid dan berintegritas dalam melaksanakan tahapan pemilu kedepannya. 

Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024

kab-lamongan.kpu.go.id Lamongan, KPU mengundang 17 Partai Politik untuk melaksanakan Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari sabtu (24/06/2023). Penyerahan bertempat pada Aula KPU Kabupaten Lamongan pada jam 19.00-21.00 WIB. Mahrus Ali, Ketua KPU Kabupaten Lamongan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ada dua agenda besar yang telah dilalui, yaitu verifikasi administrasi dan penetapan DPT. Waktu vermin telah terlampaui. DPT juga sudah ditetapkan pada tanggal 20 Juni. Meskipun seperti itu, DPT masih ada dinamisasi hingga hari H. DPT merupakan tolak ukur awal dari pengadaan logistik dan persiapan pemilu kedepan. Tahapan kedua, yaitu pencalonan. Masing-masing partai sudah menyiapkan bakal calon dengan kelengkapan berkasnya. Malam ini saatnya partai politik menerima hasil verifikasi adminisitrasi. Mahrus Ali berharap hasil verifikasi dapat dipahami dengan baik. Selain itu KPU Lamongan juga menyiapkan Helpdesk untuk melayani Partai Politik seputar tanya jawab mengenai aplikasi maupun aturan berkas yang sesuai. Setelah Mahrus Ali menyampaikan sambutan, acara dilanjutkan dengan penyampaian arahan tiap Divisi Anggota KPU Kabupaten Lamongan. Achmad Shohib juga meyampaikan dasar hukum dalam melakukan Verifikasi Administrasi serta tahapan setelah Vermin, yaitu perbaikan data yang statusnya masih belum benar atau belum memenuhi syarat. Acara dilanjutkan dengan Penyerahan Berita Acara kepada Partai Politik.

Rapat Kerja Teknis Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Rekonsiliasi Dana Tahapan Pemilu 2024 serta Pengawasan Internal di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

kab-lamongan.kpu.go.id Jakarta, KPU Kabupaten Lamongan melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Rekonsiliasi Dana Tahapan Pemilu 2024 Serta Pengawasan Internal di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diadakan oleh KPU RI. Acara dilaksanakan pada hari senin-kamis (19-22/06/2023) di Jakarta. Dalam arahannya, Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretaris Jenderal KPU RI, menyampaikan, Sekretariat KPU bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut merupakan amanat undang-undang bahwa, khusus bagi sekretariat jenderal, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU/KIP kabupaten/kota untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, karena akan berdampak pada keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Pengelola keuangan di tiap satuan kerja memiliki peran dan tanggungjawab yang besar, apalagi dalam situasi tertuntu harus mengharmonisasi beberapa kegiatan pokok dan sifatnya mendesak. Belum lagi menyelaraskan pertanggubgjawaban keuangan, baik dari aspek akuntansi maupun substansi kegiatan. Bernad juga memberikan apresiasi bagi para pegawai pengelola keuangan di KPU atas usaha dan kerja kerasnya, apalagi pada tahun anggaran 2023 dan 2024 ini dimana terkait anggaran dan tahapan semakin menjadi perhatian publik. Terakhir, Bernad mengingatkan seluruh pegawai KPU untuk saling berkoordinasi antar unit kerja, juga dengan beberapa stakeholder secara eksternal mengingat pelaksanaan tahapan pemilu sedang berlangsung dalam tahapan yang krusial. Hadir dalam proses Raker yaitu M.Yasser, Sekretaris; Iwan Tri Prasetiyo, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik; serta Ami Fitriyah, Bendahara KPU Kabupaten Lamongan.