Tuntutan institusional terhadap seluruh jajaran KPU Kabupaten Lamongan, baik komisioner maupun staf sekretariat segala tingkat, terhadap pemahaman regulasi kepemiluan merupakan keniscayaan. Sebab, pada hakekatnya tiap individu merupakan cermin dari lembaga di mana ia berada. Agar jika sewaktu-waktu ada pertanyaan dari masyarakat, semua orang yang ada di KPU Kabupaten Lamongan dapat memberikan jawaban yang tepat dan akurat.
Hal ini disampaikan Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan, Rudi Gumilar dalam pengantar acara Bedah Hasil Revisi UU Pilkada Tahun 2015, Selasa (3/3). Hal senada juga ditegaskan Imam Ghozali, ST Ketua KPU Kabupaten Lamongan, dalam mengawali paparannya. Sebagai orang yang bernaung di KPU (Lamongan red) sudah semestinya kita lebih dulu tahu tentang regulasi kepemiluan. Ini sebagai modal untuk bersosialisasi ke masyarakat, ujarnya. Giat internal ini dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Lamongan. Hadir dalam acara ini seluruh komisioner dan jajaran staf sekretariat KPU Kabupaten Lamongan.
Pak Imam, begitu ia biasa dipanggil, didampingi Komisioner lainnya, menjelaskan beberapa ketentuan penting yang terkandung dalam Hasil Revisi UU Pilkada Tahun 2015 ini. Pertama, sistem pencalonan. Jika sebelumnya pemilihan dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah (gubernur, bupati, serta walikota), sekarang diubah menjadi berpasangan (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota). Kedua, dihapusnya pasal Uji Publik. Dengan demikian seluruh ketentuan turunan yang timbul akibat adanya ketentuan uji publik juga turut dihapus. Ketiga, dihapusnya proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS. Sehingga nanti hasil penghitungan suara di tingkat TPS hanya akan dilakukan rekapitulas hasil penghitungan suara di tingkat PPK dan selanjutnya Kabupaten.
Poin keempat, adalah tentang persyaratan usia calon gubernur yakni paling rendah 30 tahun dan untuk bupati dan walikota adalah 25 tahun. Kelima, untuk syarat pendidikan, masing-masing sama yaitu paling rendah lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Keenam, adanya larangan bagi calon petahana gubernur, bupati dan walikota untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota. Ketujuh, syarat parpol atau gabungan parpol untuk bisa mengusung pasangan calon adalah harus memenuhi 20% jumlah kursi DPRD. Atau dengan menggunakan ketentuan lain, yaitu 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD daerah yang bersangkutan. Namun ketentuan tersebut hanya berlaku bagi parpol yang memperoleh kursi di DPRD.
Kedelapan, syarat dukungan calon perseorangan. Yakni bagi kabupaten/kota dengan penduduk sampai dengan 250.000 jiwa minimal dukungan 10 % dari jumlah penduduk; penduduk 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa minimal dukungan 8,5% dari jumlah penduduk; penduduk 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa minimal dukungan 7,5% dari jumlah penduduk; dan penduduk di atas 1.000.000 jiwa minimal dukungan 6,5% dari jumlah penduduk. Dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan yang ada.
Kesembilan, tentang ketentuan penetapan pasangan calon terpilih yakni yang memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian tidak ada lagi putaran kedua. Adapun jika terdapat perolehan suara sama, untuk menentukan pasangan calon terpilih adalah berdasarkan jumlah sebaran perolehan suara paling banyak.
Kesepuluh, soal syarat pengajuan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP). Ketentuan yang dijelaskan sbb: kabupaten/kota dengan penduduk sampai dengan 250.000 jiwa perbedaan paling banyak 2% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara KPU kabupaten/kota; penduduk 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa perbedaan paling banyak 1,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara KPU kabupaten/kota; penduduk 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa perbedaan paling banyak 1% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara KPU kabupaten/kota; dan penduduk di atas 1.000.000 jiwa perbedaan paling banyak 0,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara KPU kabupaten/kota. Terakhir adalah soal waktu pengajuan PHP di Mahkamah Konstitusi yakni 3 hari dan untuk penyelesaiannya adalah 45 hari.
Acara yang digelar dalam kondisi mati lampu ini tidak mengurangi antusiasme peserta. Di akhir acara, Pak Imam memberi penegasan bahwa Bedah Hasil Revisi UU Pilkada Tahun 2015 ini masih bersifat permulaan. Sebab masih banyak regulasi turunan yang belum keluar sebagai perangkat pendukung aplikasi UU. Undang-undang ini masih membutuhkan PKPU (Peraturan KPU red) dan regulasi-regulasi turunan lainnya untuk bisa dioperasionalisasikan di lapangan. Sehingga ke depan masih banyak hal yang mesti kita pelajari dan bedah bersama-sama pula, pungkasnya.
