Berita Terkini

Hari ini, KPPN Bojonegoro lakukan sosialisasi kepada satker dilingkungan KPU Kabupaten dan Kota terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara untuk ahir tahun anggaran 2016.  KPU Kabupaten Lamongan hadir dalam kegiatan tersebut yang diwakili oleh Kasubbag Umum Miftahul Huda dan Ami Fitriyah selaku bendahara pengelola keuangan. Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 44/pb/2016, yang dibuka langsung oleh Kepala KPPN Ahmad Djunaidi  yang diikuti oleh seluruh satker di wilayah Lamongan dan Bojonegoro dengan paparan memuat batas waktu pengajuan anggaran ke kppn. Kegiatan ini sebagai narasumber Susilo Darminto dari kppn Bojonegoro juga menjelaskan tentang alur aturan serta sistem pengajuan anggaran ke KPPN. Miftahul Huda menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dikantor KPPN Bojonegoro, saya bersama bendahara pengelola keuangan yang hadir. Kegiatan ini juga sangat membantu kami untuk proses pengajuan anggaran agar terencana dengan matang dan tepat waktu. Tutur Kasubbag Umum KPU Kabupaten Lamongan ini./ftr

Pertemuan yang digelar oleh KPU RI di Bandung bertajuk Rapat Koordinasi Rekonsiliasi dan Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Pilkada tahun 2015 banyak hal yang dibahas antaranya tentang ilustrasi dana hibah dan proses rekonsiliasi. Acara yang digelar sejak hari Selasa hingga Kamis hari ini, 8-10 Nopember 2016 di Bandung ini telah usai diselenggarakan dengan proses evaluasi yang positif. Kinerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota diapresiasi dengan apresiasi yang positif dan menuai hasil yang baik dan ahrus dipertahankan untuk lebih baik lagi. KPU Kabupaten Lamongan mengutus Kasubbag Program dan Data Joko Saronto yang didampingi oleh Bendahara Iwan Tri Prasetya. Iwan menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah ditutup dan menghasilkan apresiasi yang baik. Pada kegiatan tersebut disinggung tentang proses mekanisme evaluasi, rekonsiliasi tentang dana hibah Pilkada tahun 2015 yang lalu. Pada forum ini juga dibagi beberapa kelompok untuk memaksimalkan proses evaluasi dan mempertajam materi yang telah disampaikan oleh tim dari KPU RI. Hal senada juga dibenarkan oleh Joko Saronto yang juga merupakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KPU Kabupaten Lamongan. Proses evaluasi adalah keharusan guna menunjang laporan dan kesiapan pada tahapan berikutnya agar lebih baik lagi dan sesuai pertauran yang berlaku dan paling mendasar adalah tepat waktu pelaporan./ftr

Wartawan adalah insan media yang menyampaikan informasi kepada masyarakat, ditingkat Kabupaten Lamongan hari ini dilaksanakan Konferensi Pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kabupaten Lamongan yang berlangsung musyawarah mufakat hingga terpilihlah Ketua PWI Kabupaten Lamongan, Bachtiar Febriyanto yang dia juga merupakan wartawan Radar Lamongan Jawa Pos Group. Pelantikan PWI Kabupaten Lamongan dipimpin langsung oleh Ketua PWI Jatim, Ahmad Munir. Pelantikan ini berlangsung khidmatnya digedung aula Grand Mahkota Lamongan dan usai pelantikan seluruh audien memberikan ucapan selamat yang terdiri dari Bupati Lamongan Fadeli dan jajaran Forkopimda Kabupaten Lamongan. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan Fadeli menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya konferensi dan pelantikan PWI Kabupaten Lamongan. Fadeli menyampaikan, wartawan adalah mitra pemerintahan Kabupaten Lamongan dalam turut serta membangun Kabupaten Lamongan semakin sejahtera dan mampu berdaya saing. Wartawan adalah mitra dalam transformasi informasi kepada masyarakat, informasi yang akurat serta media yang menyuguhkan informasi tentang kegiatan pemerintah Kabupaten Lamongan. MH.Fatkhur Rohmas selaku Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Lamongan yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan, wartawan adalah mitra KPU yang juga merupakan media transformasi tentang tahapan Penyelenggaraan pemilu.Media yang menyuguhkan informasi kepada publik, kepada masyarakat tentang tahapan pemilu dan pelaksanaan pemilu. Wartawan adalah media transformasi informasi. Tuturnya sesaat setelah kegiatan ini usai./ftr

Keterbukaan Informasi merupakan keharusan bagi setiap lembaga publik, namun tetap harus sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku. Standar layanan informasi  (SLI) adalah acuan dalam pelayanan informasi. Dalam kegiatan ini pematerinya langsung dari Komisi Informasi Provinsi Jatim, Ketty Tri Setyorini dan kegiatan ini dibuka oleh asisten 3 Sekda Lamongan. Narasumber menyampaikan materi tentang keterbukaan Informasi dan Prosedur. Sengketa Informasi yang  dimoderatori oleh  PPID Kabupaten Lamongan Edwin Enedy, selaku sekretaris Bappeda. Kegiatan ini dilaksanakan digedung Sabha Nirbawa Pemda Lamongan. PPID KPU Kabupaten Lamongan, Awinoto mengikuti kegiatan ini hingga usai. Dialog tanya jawabpun menambah suasana kegiatan ini begitu menarik untuk diikuti sehingga kegiatan ini tak terasa berjalan hingga siang hari./ftr

Proses evaluasi pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun 2015 dilakukan oleh KPU RI dan pada waktu sebelumnya telah dilaksanakan juga oleh KPU provinsi Jatim. Dalam pertemuan yang digelar oleh KPU RI di Bandung bertajuk Rapat Koordinasi Rekonsiliasi dan Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Pilkada tahun 2015 banyak hal yang dibahas antaranya tentang ilustrasi dana hibah dan proses rekonsiliasi. Acara yang digelar sejak hari Selasa hingga Kamis esok, 8-10 Nopember 2016 di Bandung ini dibuka langsung oleh Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim. Pemateri yang juga merupakan Direktorat Jenderal Anggaran Terimo dan Suharto menyampaikan pemaparannya untuk proses rekonsiliasi anggaran dana hibah tersebut. Pada sesi rekonsiliasi dipertajam oleh tim biro keuangan KPU RI yang mengulas tentang mekanisme dan aturan dana hibah pilkada dan proses evaluasinya serta pelaporannya. KPU Kabupaten Lamongan mengutus Kasubbag Program dan Data Joko Saronto yang didampingi oleh Bendahara Iwan Tri Prasetya. Iwan menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah proses mekanisme evaluasi, rekonsiliasi tentang dana hibah Pilkada tahun 2015 yang lalu. Pada forum ini juga dibagi beberapa kelompok untuk memaksimalkan proses evaluasi dan mempertajam materi yang telah disampaikan oleh tim dari KPU RI. Hal senada juga dibenarkan oleh Joko Saronto yang juga merupakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KPU Kabupaten Lamongan./ftr 

Hari pertama acara Rapat Kerja Teknis, setelah pembukaan acara langsung diisi materi oleh Choirul Anam Divisi Data KPU Propinsi Jawa Timur. Open Data merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh KPU, dimana keterbukaan adalah sesuatu yang menyelamatkan, andai saja dalam proses penyelengaraan Pemilu dalam kontek Data, KPU tidak punya Situng maka tras/ kepercayaan masyarakat akan hilang. Dengan sistem keterbukaan data yang sekarang dimiliki oleh KPU baik itu berupa Sidalih, Situng, E PPID, SIPP, LPSE, SITAP, SILOG, SIMPAW Maupun yang terbaru JDIH bisa langsung diakses oleh masyarakat. Choirul Anam juga mengajak para peserta untuk aktif diskusi untuk lebih  memahami persoalan terkait data dalam pengelolaannya. Kemudian materi dilanjut oleh Eko Sasmito selaku Ketua KPU Jawa Timur juga sekaligus sebagai Divisi Hukum, dalam penyampaiannya lebih menitik beratkan Tugas dari KPU Divisi Hukum. Tugas Divisi Hukum antara lain meliputi Pembuatan Perencanaan Keputusan, Verifikasi Partai Politik dalam rangkah pemilihan legeslatif, Verifikasi DPD, Pelaporan Dana Kampanye, Advikasi Hukum, Dokumentasi Hukum dan Pengawasan/Pengendalian Internal. Kemudian dilanjutkan tanya jawab oleh peserta Rapat Kerja Teknis, beberapa pertanyaan dilontarkan oleh peserta sehingga diskusi cukup menarik. Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Lamongan berperan aktif dalam rapat kerja teknis yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jatim ini, terbukti dengan penyampaian gagasan oleh Kasubbag Hukum Nikmah dan Siswanto yang juga merupakan Divisi Pengawasan dan Hukum./ftr