Suasana ruang media center KPU Kabupaten Lamongan yang terletak di jalan Basuki Rahmad 207 Lamongan ini mendadak suasanaya dipenuhi oleh jajaran pegawai, staff, kasubbag dan anggota KPU Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini adalah kajian rutin Kamisan yang diselenggarakan rutin setiap Kamis pagi sebagai upaya konsolidasi SDM dan penguatan kapasitas.
Kajian rutin kamisan kali ini dipunggawai oleh Nursalam Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Lamongan. Nursalam kupas tuntas UU Pemilu, isu krusial dalam UU ini disampaikan dengan rijitnya, perhitungan alokasi kursi dimasing-masing dapil dengan menggunakan metode sainte lague. Selain itu juga Nursalam menjelaskan tentang badan adhoc PPK, PPS dan KPPS yang dalam UU Pemilu ini dijelaskan bahwa batas umur minimal badan adhoc adalah berumur 17 tahun. Kajian ini juga berlanjut dengan tanya jawab, yang juga dijawab oleh Imam Ghozali Ketua KPU Kabupaten dengan sumbangsih pemikirannya. Umur 17 tahun batas minimal umur penyelenggara pemilu ditingkat adhoc pasti ada sisi positif dan negatif, namun kecakapan hukum, kapabilitas dan kemampuan tentunya standarisasinya berbeda. Batas umur minimal ini juga tentunya melihat kajian dari aspek hukum, aspek integritas dan profesionalitas. Yang jelas kita selaku KPU Kabupaten Lamongan harus terus melakukan koordinasi, evaluasi dan supervisi sampai di tingkat PPS nantinya sebagai bentuk aktualisasi penterjemahan kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu, tutur MH. Fatkhur Rohman Divisi SDM dan Parmas yang juga larut dalam kajian rutinan ini.
Kegiatan diteruskan dengan penjelasan hasil rakor penyuluhan perundang-undangan dalam pelaksanaan pilkada 2018 dan pemilu tahun 2019 di gedung aula Diknas Kota Malang kemarin oleh Nursalam. Kegiatan ini diteruskan dengan solat dhuhur berjama’ah seluruh peserta diskusi./ftr
