Berita Terkini

LAMONGAN – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa KPU RI telah mengubah beberapa tahapan dan jadwal untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 2020 melalui perubahan PKPU. “Perubahan tersebut terletak di PKPU 15 tahun 2019 menjadi PKPU 16 tahun 2019, meliputi perubahan tahapan dan jadwal yakni pembentukan dan masa kerja panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan petugas pemutakhiran data pemilih (KPPS) serta tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4)”. Ungkap Mahrus Ali ketua KPU Kabupaten Lamongan Ketua KPU Kabupaten Lamongan juga mengatakan bahwa dalam PKPU 15 Tahun 2019 menjadi PKPU 16 Tahun 2019 tentang Pencalonan Perseorangan, mengalami  perubahan jadwal di tahapan pengumuman dukungan minimal perseorangan, yang pada awalnya dilakukan pada tanggal 25 November – 8 Desember 2019, berubah menjadi tanggal 3 Desember – 16 Desember 2019. “Untuk lebih jelasnya mengenai apa saja yang berubah dalam tahapan pemilihan bupati dan Wakil bupati bisa dilihat di PKPU 15 tahun 2019 dan PKPU 16 tahun 2019” begitulah kata Mahrus Ali Ketua KPU Kabupaten Lamongan. [wpdm_file id=170]

Lamongan -PKPU 15 tahun 2019 menerangkan bahwa pengumuman jumlah minimal dukungan Pasangan calon perseorangan dilaksanakan tanggal 25 November 2019, akan tetapi karena pkpu pencalonan masih dalam proses penetapan, pkpu tersebut juga membutuhkan sinkronisasi dengan  perubahan pkpu 15 tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal. KPU Prov/KPU Kab yang menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2020 agar melaksanakan kegiatan pengumuman penyerahan dukungan bakal pasangan Calon perseorangan, setelah ditetapkannya perubahan peraturan  PKPU 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil bupati sesuai dengan surat KPU RI Nomor : 2202/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 Tentang “Perubahan Jadwal Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Ungkap Acmad Shohib Divisi Teknis penyelenggaraan pemilu di kantor KPU Kab Lamongan (25/11/19) [wpdm_file id=169]

Jakarta, kpu-lamongankab.go.id.- Kamis (21/11/2019) KPU Kabupaten Lamongan hadiri Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Pada Pemilihan Umum 2020 oleh KPU RI bertempat di Aula Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta. Kegiatan ini dilakukan selama 6 Hari mulai tanggal 19 – 24 November 2019, KPU Kabupaten Lamongan sendiri hadir pada gelombang II tanggal 21-22 November 2019 dengan 10 KPU Provinsi dan 86  Kab/Kota lainnya. Dalam Sambutan Ibu Nursyarifah (Kepala Biro Teknis dan Hupmas) Maksud dan tujuan diselenggarakan Bimtek ini untuk mendapatkan pemahan yang sama mengenai pencalonan dan dapat mengoperasikan SILON. Selain itu juga dapat melakukan pendampingan kepada calon khususnya calon perseorangan. KPU provinsi menjadi supervisor bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Sehingga segala proses pencalonan dapat di pantau dan dipertanggung jawabkan ke KPU RI. Dalam Sambutan Bapak Viryan (Komisioner KPU RI Divisi Data dan Informasi) sekaligus membuka acara kegiatan Bimbingan Teknis, beliau juga menceritakan bahwa tahapan pencalonan itu selalu menarik, jadi untuk operator jika mengalami kesulitan jangan sungkan untuk bertanya, dan harus sering bertanya sebanyak mungkin. Pemilu 2019 merupakan pemilu yang rumit dan berat. Rumit secara teknis penyelenggaraan dan berat secara politik, jadi harus proporsional dalam melihat keberhasilan pemilu 2019. Dalam pemilu ataupun pilkada harus lebih sukses atau paling tidak sama. Jangan sampai menurun atau meremehkan pekerjaan. Diharapkan kendala aplikasi tidak terjadi lagi seperti server lemot dan variabel yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Tahapan pendaftaran calon perseorangan yang menggunakan Aplikasi Silon di harapkan tidak menjadi penyebab terjadinya sengketa. Karena dalam menggunakan Aplikasi Silon membuat kerja kita lebih mudah, sederhana, efisien, Transparan dan lebih akuntabel. Dalam penggunaan aplikasi Silon menjadikan bagian kerja yang profesional. Dalam Era Kerja 5.0 yang mengarah ke sistem digitalisasi, aplikasi Silon ini juga di upayakan berintegerasi dengan Sidalih, Situng/Sirekap sebagai pembuktian keprofesional Pilkada 2020. Dalam arahan umum, Hasyim Asyari ( Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI) menyampaikan Aspek strategis menentukan proporsionalitas pemilu :   1. Daerah pilihan /alokasi kursi   2. Rumus menentukan pemenang   3. Sistem Pencalonan Harus hati-hati dalam menggunakan aplikasi silon, karena tahapan pencalonan sangat krusial.    4. Pemberian Suara Semua itu harus ada mekanisme verifikasi dan harus anggota KPU. Sehingga anggota KPU harus ada yang tanggung jawab kolektif antara komisoner kasubag dan operator. Tujuan diselenggarakan Bimtek ini harus tahu dan paham dalam bekerja sesuai SOP, mampu dan terampil dalam mengoperasikan aplikasi dengan baik. ArahanBapak Wahyu Setiawan (Divisi Sosdiklih KPU RI) menyampaikan selain melayani peserta pemilu kita juga melayani untuk masyarakat pemilih. Masyarakat pemilih yang memiliki kedaulatan. Untuk melayan masyarakat pemilih maka kita harus menggunakan pendekatan teknologi. Sehingga kita harus menggunakan sistem atau aplikasi untuk menunjukan transparansi. Tidak hanya transparansi hasil pemilu tetapi juga transparansi dalam proses pemilu. Transisi pelayanan yang bersifat elitis menjadi pelayan bersifat transparansi. Tanpa adanya transparansi akan menjadi ruang untuk negosiasi elit politik, dan diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, maka tingkat partisipasinya bisa meningkat dari pemilu 2019. /anb

Surabaya, kpu-lamongankab.go.id – Rabu (20/11/2019) KPU Kabupaten Lamongan hadiri Review penyusunan RKB pilkada 2020 oleh inspektorat KPU RI. Kegiatan ini di lakukan selama 3 hari mulai 18-20 November 2019. KPU Kabupaten Lamongan sendiri hadir pada gelombang III dengan 7 Kab/Kota lainnya yang juga melaksanakan Pilkada 2020. Review dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam dan Kasubag Progam data Suharto. Review ini dilakukan guna melihat kesesuaian RKB yang sudah dibuat oleh KPU Kab/Kota. KPU Kabupaten diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Mahrus Ali, Divisi Progam dan Data Dewi Mashlahatul ummah, Sekretaris Yosep Dwi Prihatono, Kasubag Progam dan Data Joko Saronto beserta Operator Iwan Tri Prasetya. Review dimulai pukul 09.00 hingga pukul 21.00. Hasil review bersama inspektorat KPU RI, KPU Kabupaten Lamongan masih memberi beberapa catatan terkait RKB yang sudah disusun. Terakhir rencana ini masih terus di perbaiki dan di update. Review dipimpin oleh Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq. Dengan didampingi Kasubag Program dan Data KPU Jatim, Nurita Paramita. Mengawali review, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim menjelaskan bahwa tugas perencanaan dan logistik di kabupaten/ kota terbagi menjadi 2 Divisi. “Sebagian perencanaan ada di Divisi Ketua sedangkan logistik di Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik,” katanya. Dalam draf tahapan Pilkada 2020, perencanaan program dan anggaran mulai bulan Mei sampai dengan September 2019. “Sedangkan penandatanganan NPHD paling lambat 1 Oktober 2019. Dan hari H pencoblosan jatuh pada tanggal 23 September 2019,” ujarnya. Lebih lanjut, Rozaq menerangkan jika kegiatan review ini merupakan bagian dari bentuk pendampingan Provinsi. “Review program dan anggaran per Kabupaten/ Kota ini sebagai bentuk pendampingan dan Provinsi kepada Kabupaten/ Kota,” terangnya. Review bersama sebagaimana disampaikan Rozaq, dilakukan agar semuanya Komisioner paham. Selain itu, penyusunan program dan anggaran ini bisa lebih detail dan tidak ada yang terlewati. “Sehingga nanti akan memudahkan penyelenggara dalam pelaksanaannya,” tutur Rozaq.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan laksanakan apel pagi di halaman kantor KPU Kabupaten Lamongan. senin (18/11/2019) Apel pagi setiap hari senin dimulai pukul 08.00 WIB. Yosep Dwi Prihatono Sekretaris KPU Kabupaten Lamongan sebagai Pemimpin Apel yang di ikuti oleh komisioner, beserta jajaran sekretariat mulai dari kasubag hingga staf. Dalam Sambutannya, Yosep menghimbau kepada seluruh staf di lingkungan KPU Lamongan untuk  meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja karena sudah masuk tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Maka diperlukan kekompakan dan kerjasama maksimal serta menjaga kesehatan. Disamping itu, beliau juga menghimbau agar seluruh pegawai dapat menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan arahan dari kasubag masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

LAMONGAN, kpu-lamongankab.go.id – Pengawasan pelaksanaaan Pemilu tahun 2019, akan dijadikan modal kinerja bagi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang. Dalam sambutannya Miftahul Badar “Kami berharap rapat koordinasi (rakor) evaluasi kali ini memperoleh masukan , kritik atau saran dari mitra kerja terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Lamongan kemarin,  karena saran yang diterima akan dijadikan sebagai modal untuk melaksanakan kerja pengawasan di Pilkada 2020 mendatang. Di Pemilu 2019 kemarin itu kami telah menginventarisir beberapa persoalan yang perlu di evaluasi yang saat ini sudah dipresentasikan. Misalnya dari konteks daftar pemilih, ada beberapa hal yang kami evaluasi dari konteks pendaftaran partai politik”, jelasnya. Cuman diantara sekian tahapan, Badar panggilan Miftakhul Badar menginginkan, penataan pada tahapan proses pendaftaran calon dan pelaksanaan kampanye disamping proses pelaksanaan hari H. “Misalnya persoalan logistik itu juga menjadi perhatian bersama karena memang beberapa logistik ada yang kurang. Harapan kami ke depan itu tidak akan terjadi lagi. Jadi kedepan pihaknya perlu melakukan prioritas-prioritas pengawasan disamping melaksanakan pengawasan secara umum”. Pemkab Lamongan melalui Wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayati mengapresiasi terhadap kinerja Bawaslukab yang luar biasa. “Mereka bekerja secara kompak dengan KPU, sehingga Kabupaten Lamongan suasananya bisa kondusif. Padahal saat itu, kita ketahui bersama Pemilu 2019 itu tidak hanya memilih wakil rakyat (red_DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI) tapi juga Presiden dan Wakil Presiden”. Menurutya, Bawaslukab Lamongan udah lulus ujian di Pemilu 2019. Dia berharap Pilkada 2020 mendatang lebih ditingkatkan lagi. Jadi tahapan-tahapan secara regulasi kepada masyarakat bawah harus dikomunikasikan. “Jadi jangan sampai nantinya ada lagi yang namanya demo atau ketidakpuasan. Oleh karena itu  preventif ini harus segera disosialisasikan sampai ke bawah juga”, pungkasnya.