Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan berpartisipasi Rapat Koordinasi (rakor) Perencanaan Anggaran dan Penyusunan Penyusunan Daftar Pemilu Bersama 19 KPU Kabupaten / Kota pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak se-Jawa Timur, selama dua hari, Kamis hingga Jum’at, 5 hingga 6 Maret 2020.
Kamis, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Aula KPU Kabupaten Mojokerto, acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam dengan didampingi oleh Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Buchori dan dihadiri juga oleh anggota Komisioner KPU Jatim di tempat lain, Gogot Cahyo Baskoro Divisi Sosdiklih dan Parmas, Miftahur Rozaq Divisi Perencanaan Data dan Logistik, Moh. Arbayanto Divisi hukum dan Pengawasan, Rochani Divisi SDM dan Litbang, Nurul Amalia Divisi Data dan Informasi, serta Sekretaris KPU Provinsi Jatim Suharto.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam yang menyampaikan kegiatan rakor yang dilaksanakan dalam kerangka untuk menyiapkan proses perencanaan anggaran dan persiapan mengumpulkan daftar pemilih KPU se provinsi dan kab / kota yang sedang melakukan pemilihan pemilihan serentak 2020.
Terkait dengan beberapa tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten / Kota dalam menyongsong Pemilihan Serentak 2020 dan menyetujui Ketua Kabupaten / Kota dapat meminta persetujuan tugasnya untuk mendukung kesukseskan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020.
“Kami mengharapkan Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten / Kota dapat meminta ritme kerja untuk menyelesaikan yang dilakukan demi keberhasilan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020”, tutur Choirul Anam, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Kamis (3/5/2020) ) sakit.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan Divisi hukum dan Pengawasan Moh. Arbayanto, menjelaskan terkait pengelolaan keuangan pada pemilihan serentak yang melibatkan relatif besar agar ekstra hati-hati dan memperhatikan anggaran agar digunakan sesuai dengan perencanaan.
“Selain itu, jaga tupoksi masing-masing, baik komisioner, sekertaris dan kasubag. Prinsip dasar kepastian hukum. Dalam hal ini, khusus, Ketua KPU harus memahami seluruh masalah baik ekstern maunpun intern ”, papar Moh.Arbayanto, Divisi hukum dan Pengawasan.
Arba, sapaan akrabnya, menambahkan, tugas KPU adalah mengadministrasikan proses Pemilu dan pemilihan untuk seluruh tahapan. Mengadministrasikan pemilih, peserta, hasil dan sengketa untuk itu harus membahas seluruh produk hukumnya agar bisa mempertanggungjawabkan secara keseluruhan. Dalam rakor membahas keputusan KPU RI no.63 / HK.03.1-Kpt / 01 / KPU / II / 2020 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor 1312 / HK.03. 1-Kpt / KPU / VIII / 2019 tentang standar dan bantuan teknis penyediaan anggaran barang / jasa dan honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
